Sistem Pemerintahan Jepang – Jepang adalah salah satu negara maju yang ada di Asia. Kehebatannya dalam hal penjualan barang-barang elektronik dan mesin ternyata mampu mengalahkan beberapa negara-negara besar dunia seperti Amerika.
Namun, dalam pembahasan kali ini tidak akan dibahas tentang kehebatan Jepang yang mampu mengekspor berbagai macam barang elektroniknya. Akan tetapi, akan dibahas lebih dalam tentang sistem pemerintahan Jepang.
Jepang sendiri merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer dengan bentuk pemerintahannya adalah monarki konstusional. Badan atau lembaga negara yang ada di Jepang terdiri dari Kaisar, Kabinet, Dewan Negara serta Dewan Pemerintah.
Konstitusi (Undang-Undang Dasar) yang dimiliki oleh Jepang diberlakukan pada tahun 1947. Konstitusi tersebut didasarkan atas tiga prinsip yaitu kedaulatan rakyat, hormat kepada hak-hak asasi manusia serta penolakan perang. Konstitusi tersebut juga menetapkan tiga badan pemerintahan seperti berikut:
-
Legislatif
Badan legislatif yang dimiliki oleh Jepang dijalankan oleh kekuasaan parlemen (Diet). Parlemen Jepang tersebut mempunyai dua kamar yaitu Kokkai yang terdiri atas Majelis Tinggi (Sangi-in) dan Majelis Rendah (Shuugi-in).
Majelis Tinggi tersebut beranggotakan 242 orang dengan masa jabatan selama 6 tahun dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Sementara itu, Majelis Rendah beranggotakan 480 orang dengan masa jabatan 4 tahun dan dipilih secara langsung oleh rakyat.
Baca Juga: Sistem Pemerintahan Swiss
-
Eksekutif
Di dalam sistem pemerintahan Jepang juga ada badan eksekutif. Dimana, bidang tersebut diisi oleh para kabinet, yang terdiri atas Perdana Menteri serta dan para menteri.
Perdana Menteri merupakan salah satu dari anggota parlemen yang berasal dari partai mayoritas Majelis Rendah. Dengan begitu, Perdana Menteri adalah seseorang yang diangkat melalui pemilihan antar anggota parlemen, yang mana pada umumnya berasal dari partai mayoritas di Majelis Rendah.
Sementara itu, menteri-menteri yang ada di kabinet diangkat oleh Perdana Menteri. Lalu, bagaimana dengan kaisar? Kaisar Jepang hanyalah kepala negara dalam urusan diplomatik. Kekuasaan kaisar tersebut hanya terbatas pada kedudukan sebagai simbol negara serta pemersatu rakyat saja.
Nah, Kaisar Jepang memiliki hal untuk mengangkat Perdana Menteri berdasar keputusan parlemen Jepang serta memberikan persetujuan atas menteri-menteri yang akan duduk dalam kabinet.
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuasaan pemerintah ada pada Perdana Menteri serta anggota terpilih yang ada di dalam Parlemen Jepang. Oleh karena itu, Perdana Menteri sangat membutuhkan dukungan dan kepercayaan dari anggota Majelis Rendah untuk bisa mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
Di Jepang sendiri, setidaknya ada 47 pemerintahan daerah tingkat prevensi (seperti provinsi) dan memiliki lebih dari 3300 pemerintah daerah tingkat bawahnya.
Lalu, tanggung jawab apa yang harus dipikul oleh pemerintah pada tingkat tersebut? Tanggung jawab yang harus mereka pikul ialah pembangunan, pemeliharaan prasarana, utilitas, kesejahteraan, pengadaan pendidikan dan masih banyak lagi yang lainnya.
Dengan berbagai macam kegiatan administratif yang dilakukan tersebut membuat mereka memiliki hubungan yang cukup dekat dengan penduduk setempat. Kepala pemerintahan daerah dan anggota parlemen daerah juga dipilih secara langsung oleh masyarakat setempat lewat pemilihan.
-
Yudikatif
Berikutnya ada badan yudikatif yang kekuasaannya dipegang oleh Mahkamah Agung, pengadilan tinggi, pengadilan distrik, pengadilan, sumir dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah.
Mahkamah Agung sendiri terdiri atas ketua Mahkamah Agung serta 14 hakim lainnya. anggota dari badan tersebut ditunjuk oleh kabinet. Kebanyakan kasus yang terjadi di tangani oleh pengadilan distrik yang bersangkutan. Sementara itu, pengadilan sumir memiliki tugas untuk menangani pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.
Agar sistem pemerintahan yang digunakan tersebut dapat berjalan dengan lancar, tentu ada peranan yang sangat penting dari badan atau lembaga yang ada di dalamnya. Nah, badan atau lembaga yang ada di Jepang sendiri terdiri dari kaisar, kabinet, Dewan Negara, Dewan Pemeriksa, Mahkamah Agung, hingga Mahkamah Pendakwa. Lalu, apa peranan dari masing-masing lembaga tersebut? Berikut penjelasannya.
Baca Juga: Sistem Pemerintahan Iran
Lembaga-Lembaga Negara di Jepang
-
Kaisar
Yang pertama yaitu ada kaisar. Karena sistem dan bentuk pemerintahan yang dianutnya, hal tersebut menempatkan kaisar hanya sebagai lambang negara dan pemersatu bangsa. Kaisar sendiri tidak memiliki kewenangan di pemerintahan. Justru, kekuasaan pemerintahan ada di tangan Perdana Menteri.
-
Kabinet
Berikutnya ada kabinet yang memegang dan kewenangan yang terdapat di pemerintahan. Nah, anggota dari kabinet itu sendiri adalah para menteri dan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Anggota-anggota kabinet tersebut ditunjuk langsung para anggota Dewan Negara.
-
Dewan Negara
Jika Anda mengira bahwa kabinet merupakan lembaga kekuasan yang paling tinggi di Jepang hal tersebut salah. Justru, lembaga dengan kekuasaan yang tertinggi adalah Dewan Negara. Tak hanya itu, bahkan Dewan Negara merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang.
Dewan Negara sendiri terdiri atas dua ruang, yaitu Senat dan DPR. Dimana masa jabatan yang dimiliki oleh anggota Senat adalah 6 tahun dan masa jabatan yang dimiliki oleh DPR ialah 4 tahun.
-
Dewan Pemeriksa
Selanjutnya ada Dewan Pemeriksa yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penerimaan dan pengeluaran negara. Hasilnya akan diberikan kepada Dewan Negara bersama dengan laporan pajak tahun berikutnya.
-
Mahkamah Agung
Anggota dari Mahkamah Agung diangkat oleh kabinet. Akan tetapi, anggota kabinet tidak tidak mempengaruhi serta menentukan jalannya pengadilan. Kewenangan yang dimiliki oleh seorang Mahkamah Agung ialah menentukan konstitusional, peraturan, penetapan atau tindakan pemerintah.
Anggota dari Mahkamah Agung sendiri terdiri dari seorang hakim ketua dan hakim anggota yang jumlah telah ditetapkan oleh UU.
-
Mahkaham Pendakwa
Apa kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Pendakwa satu ini? Kewenangan yang dimilikinya ialah mengadili hakim-hakim yang memiliki masalah atau tersandung sebuah kasus untuk diberhentikan masa kerjanya. Mahkamah Pendakwa ini dipilih langsung oleh Dewan Negara.
Itulah berbagai macam badan atau lembaga yang ada di pemerintahan Jepang. Nah, setelah membahas sistem pemerintahan Jepang dan lembaga negara yang dimilikinya, kini akan dibahas pula tentang sistem politik yang ada di Jepang. Ada apa sajakah itu? Berikut pembahasannya.
Baca Juga: Sistem Pemerintahan Filipina
Sistem Politik Jepang
- Komeito
Komeito merupakan partai yang mendapatkan dukungan dari anggota Soka Gakkai.
- Partai Komunis
Selanjutnya ada Partai Komunis berasal dari serikat-serikat buruh tertentu dan segolongan orang dengan paham komunis yang dimilikinya.
- Partai Sosialis
Partai Sosialis adalah partai yang berasal dari serikat-serikat buruh.
- Partai Sosialis Demokrat
Partai Sosialis Demokrat merupakan partai yang berasal dari federasi buruh dengan jumlah anggota yang mencapai 2 juta yang mana berasal dari para pekerja kasar dari perusahaan-perusahaan swasta.
- Partai Demokrasi Liberal
Partai Demokrasi Liberal merupakan partai konservatif dan probisnis yang mana memiliki keberhasilan dalam bidang perekonomian. Ini karena adanya bantuan yang cukup besar dari kalangan pengusaha.
Demikian pembahasan tentang sistem pemerintahan Jepang beserta lembaga dan sistem politik yang dianutnya. Dengan sistem pemerintahan yang dianutnya juga membuat pemerintahan Jepang lebih bersih dari tangan para politikus yang kurang bertanggung jawab.
